Ayam dan telur dari peternak, tapi kenapa harus melewati begitu banyak tangan sebelum sampai ke dapur MBG?
Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) mendorong agar rantai distribusi ayam dan telur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibuat lebih pendek, efisien, dan transparan.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat optimalisasi pemanfaatan ayam dan telur sebagai menu MBG yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, 9 September 2026. Pertemuan tersebut melibatkan berbagai kementerian, lembaga, asosiasi, koperasi, serta pelaku usaha terkait.
Ketua Umum Koperasi LPER, H. Mulyadi Atma, menilai keterlibatan pelaku usaha dan pihak yang memahami kondisi lapangan penting dalam merancang kebijakan MBG. Menurutnya, kebijakan yang baik perlu mempertimbangkan kebutuhan peternak, pelaku usaha, hingga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah panjangnya jalur distribusi ayam dan telur. Saat ini, produk dapat melewati beberapa mata rantai, mulai dari peternak, tengkulak, distributor, hingga dapur MBG. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi efisiensi distribusi dan manfaat ekonomi yang diterima peternak.
Koperasi Diusulkan Jadi Penghubung Langsung
Koperasi LPER mengusulkan agar koperasi peternak memiliki peran yang lebih besar sebagai penghubung langsung antara peternak dengan dapur MBG atau yayasan pengelola SPPG.
Dengan skema tersebut, jalur distribusi dapat dibuat lebih sederhana:
Peternak → Koperasi → Dapur MBG/SPPG
Koperasi nantinya tidak hanya bertugas mengumpulkan hasil produksi anggota, tetapi juga membantu memastikan kontinuitas pasokan, menjaga kualitas dan keamanan produk, serta mengoordinasikan distribusi berdasarkan kebutuhan dapur MBG.
Pemangkasan rantai pasok diharapkan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Peternak dapat memperoleh akses pasar yang lebih langsung dan kepastian penyaluran, sementara dapur SPPG mendapatkan pasokan ayam dan telur melalui sistem yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
Marketplace Pangan Ikut Dibahas
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas rencana pengembangan marketplace sebagai salah satu mekanisme pengadaan bahan baku untuk dapur SPPG.
Marketplace tersebut nantinya dapat mencakup berbagai kebutuhan pangan, seperti ayam, telur, daging sapi atau kerbau, beras, minyak goreng, susu, ikan, dan komoditas pangan lainnya.
Pengelolaannya diharapkan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta tetap mengedepankan prinsip anti-monopoli. Pelaku usaha lokal, UMKM, koperasi, dan peternak di berbagai daerah diharapkan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan SPPG.
Keamanan Pangan Tetap Jadi Prioritas
Selain efisiensi distribusi, aspek keamanan pangan menjadi perhatian penting dalam penyediaan bahan baku MBG.
Produk protein hewani yang disalurkan ke dapur SPPG diharapkan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Sementara itu, produk ikan segar perlu dilengkapi dengan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
Kementerian Pertanian juga mendukung penyiapan koperasi peternak dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang telah memiliki NKV agar dapat berpartisipasi dalam penyediaan ayam dan telur melalui marketplace.
MBG Jadi Peluang untuk Peternakan Rakyat
Bagi Koperasi LPER, program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat. Program ini juga dinilai dapat menjadi peluang untuk memperkuat ekosistem peternakan rakyat dari hulu hingga hilir.
Dengan melibatkan peternak secara lebih langsung dalam rantai pasok, manfaat ekonomi dari program MBG diharapkan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga oleh peternak sebagai produsen pangan.
Rantai pasok yang lebih pendek, transparan, dan terintegrasi diharapkan dapat menjadi salah satu kunci agar Program MBG sekaligus mampu memperkuat posisi peternak rakyat dalam sistem pangan nasional.
